PAPARAZZIINDO.com. JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dinilai masih menyisakan tantangan besar.
Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI) mengingatkan bahwa kesehatan pers nasional saat ini masih dibayangi problem struktural, yakni cengkeraman oligarki media dan kedekatan kekuasaan dengan ruang redaksi.
Ketua Umum AMJI-RI, Arham MSi La Palellung, menyatakan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers kini muncul dalam bentuk yang lebih halus, bukan lagi sekadar pembredelan fisik atau sensor terbuka.
"Pers tidak akan pernah benar-benar sehat selama ia bergantung pada kekuasaan dan modal yang sama-sama tidak menyukai kritik," ujar Arham dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Konsentrasi Kepemilikan Media
Arham menyoroti tren dua dekade terakhir di mana peta kepemilikan media nasional semakin mengerucut pada segelintir kelompok usaha. Masalahnya, pemilik modal tersebut sering kali memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang beririsan langsung dengan kekuasaan.
Kondisi ini, menurut Arham, membuat posisi independensi redaksi menjadi sangat rapuh. Media yang seharusnya menjadi anjing penjaga (watchdog), justru terjebak pada fungsi legitimasi bagi kepentingan elite.
"Isu-isu strategis yang menyentuh kepentingan elite kerap dipinggirkan, dilembutkan, atau bahkan tidak diberitakan sama sekali," lanjutnya.
Dampak pada Demokrasi
Lebih lanjut, AMJI-RI menilai relasi transaksional antara media dan kekuasaan berdampak langsung pada kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika pers kehilangan keberanian untuk mengoreksi kebijakan, publik akan kehilangan akses terhadap informasi yang utuh dan jujur.
Arham juga menyinggung fenomena kriminalisasi jurnalis serta penggunaan instrumen hukum sebagai alat pembungkam. Meski tidak selalu berakhir di penjara, proses hukum yang panjang dianggap efektif menciptakan efek gentar (chilling effect) bagi awak media.
"Ekonomi tidak akan berdaulat jika informasi dikendalikan. Bangsa tidak akan kuat jika pers takut mengoreksi kekuasaan," tegas Arham.
Mendorong Kemandirian Ekonomi
Menutup pernyataannya, AMJI-RI menyerukan agar HPN 2026 tidak sekadar menjadi seremonial belaka. Momentum ini harus menjadi evaluasi total terhadap arah industri media di tanah air.
AMJI-RI mendorong adanya konsolidasi jurnalis independen untuk memperkuat jurnalisme berbasis data dan etika. Selain itu, kemandirian ekonomi media menjadi kunci agar redaksi tidak mudah disetir oleh kepentingan luar.
"Pers yang sehat lahir dari jurnalis yang merdeka. Tanpa itu, demokrasi akan berjalan tanpa pengawas," tutupnya.
