PAPARAZZIINDO.COM. SINJAI – Kepolisian Resor (Polres) Sinjai mencatatkan prestasi gemilang di penghujung tahun 2025. Di bawah komando AKBP Harry Azhar, SH., S.Ik., MH, Polres Sinjai resmi dianugerahi predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penetapan bergengsi ini tertuang dalam Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: Kep/1990/XII/2025 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2025.
Satu-satunya di Sulawesi Selatan
Dalam keputusan tersebut, Kapolri menetapkan 55 unit kerja di lingkungan Polri yang berhasil membangun Zona Integritas menuju WBK secara mandiri.
Menariknya, dari puluhan unit kerja tersebut, Polres Sinjai menjadi satu-satunya Polres di jajaran Polda Sulawesi Selatan yang berhasil menembus kualifikasi dan meraih predikat WBK pada tahun 2025.
Capaian ini menjadi bukti nyata dedikasi AKBP Harry Azhar dalam memimpin reformasi birokrasi di internal kepolisian, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wujud Kerja Kolektif dan Integritas
Menanggapi raihan tersebut, Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar menyampaikan bahwa prestasi ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari komitmen bersama seluruh jajaran.
"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel Polres Sinjai yang berkomitmen menjunjung tinggi nilai integritas. Menjadi salah satu dari 55 unit kerja Polri yang meraih WBK adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi kami," ujar AKBP Harry Azhar.
Komitmen Peningkatan Pelayanan
Meski telah meraih predikat WBK, AKBP Harry Azhar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri. Predikat ini justru menjadi pemantik semangat untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat.
"Prestasi ini wujud komitmen kami meningkatkan kualitas pelayanan sesuai prinsip Zona Integritas. Kami akan terus menjaga kepercayaan publik dan menjadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus berbenah serta memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tegasnya.
Dengan predikat WBK ini, Polres Sinjai diharapkan menjadi role model bagi satuan kerja lainnya di wilayah Sulawesi Selatan dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN). (*/Pz).
