PAPARAZZIINDO.com. SINJAI SULAWESI SELATAN — Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat tata kelola pemerintahan dan perekonomian daerah melalui akselerasi digitalisasi transaksi serta langkah efisien pengendalian inflasi.
Komitmen ini ditegaskan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Rabu (19/8/2026).
Ratnawati meminta seluruh perangkat daerah pengelola pendapatan untuk menyusun peta jalan 2026–2029 demi memperkuat sistem penerimaan daerah berbasis digital.
Langkah ini menjadi perhatian mendesak mengingat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sinjai per 31 Juli 2026 baru mencapai Rp 74,9 miliar atau 64,31 persen.
OPD terkait diminta segera menginventarisasi data potensi pajak dan retribusi, menetapkan target indikator Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta memetakan kendala di lapangan guna memaksimalkan penerimaan sebelum akhir tahun.
Menurut Ratnawati, digitalisasi tidak sekadar mengejar target nominal, tetapi membangun sistem penerimaan yang transparan, akuntabel, dan memudahkan masyarakat. Di sisi lain, pengendalian inflasi perlu dijalankan secara konsisten lewat strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas pasar.
Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa menambahkan bahwa perluasan ETPD diprioritaskan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kegiatan HLM ini juga diwarnai dengan penandatanganan kerja sama TP2DD, peluncuran aplikasi E-Praja (Elektronik Pajak Retribusi Kita untuk Pembangunan Sinjai), serta penyerahan penghargaan Sipakatau Competition QRIS 2026 yang dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat daerah, serta perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan dan Bank Sulselbar. (Adv).
