"Gunung Bulu Bawakaraeng Rusak Siapa yang Bertanggung Jawab?"
PAPARAZZIINDO.com. MAKASSAR - Keprihatinan atas kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng memicu aksi nyata dari gabungan organisasi mahasiswa pecinta alam (Mapala) dan komunitas lingkungan di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Mereka menggelar Dialog Publik dan Pameran Kerusakan bertema "Gunung Bulu Bawakaraeng Rusak, Siapa yang Bertanggung Jawab?" di Aula FEBI UIN Alauddin Makassar pada 22–23 Juli 2026.
Kegiatan kolektif yang dimotori MAPALASTA UIN Alauddin Makassar bersama PKD Mapala se-Sulsel dan belasan organisasi ini bertujuan membangun kesadaran publik sekaligus mendesak pemulihan kawasan secara serius.
Pameran foto menyajikan fakta lapangan seperti tumpukan sampah, pendorongan jalur pendakian tak terkendali, penebangan pohon, hingga alih fungsi bentang alam. Panitia bahkan menampilkan maket 3D berbasis peta topografi tahun 1924 koleksi Universitas Leiden untuk memperlihatkan kondisi alami gunung sebelum tergerus longsor besar.
Pemerhati Gunung Bulu Bawakaraeng, Nevy James Tonggiroh, yang hadir sebagai pemantik diskusi menilai akar masalah tudingan kerusakan ini bersumber dari kesalahan tata kelola. Menurutnya, pemerintah selama ini hanya memakai kacamata kehutanan biasa tanpa menerapkan pendekatan ilmu gunung yang spesifik.
"Yang mengurusi tempat ini tidak memahami apa itu gunung. 'Bawakaraeng' itu adalah nama gunung, maka logikanya harus diurus dengan ilmu gunung, bukan hanya dengan cara berpikir kehutanan atau lingkungan. Salah satu penyebab kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng adalah karena salah urus," tegas Nevy James.
Ia juga menyayangkan ketiadaan payung hukum khusus yang melindungi keberadaan gunung di Indonesia. Padahal, Bawakaraeng menyimpan nilai ekologis, historis, budaya, hingga spiritual tinggi bagi masyarakat Sulsel, termasuk jejak peradaban awal Islam di Asia Tenggara.
Diskusi pun memanas saat peserta mengkritik pembangunan fasilitas fisik seperti mushola dan toilet di kawasan gunung yang dinilai minim kajian ilmiah. Mereka memprotes model pengelolaan terpusat dari pemerintah yang dianggap latah dan abai terhadap karakter lokal.
Sayangnya, pemangku kebijakan yang diundang sebagai narasumber pada hari kedua—seperti BBKSDA Sulsel, Pusdal LH SUMA, dan DLHK Sulsel—kompak mangkir. Kendati tanpa kehadiran instansi resmi, forum tetap menyedot antusiasme sekitar 80 peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum.
Penyelenggara menegaskan dialog ini menjadi penabuh genderang gerakan kolektif. Mereka berkomitmen terus mengawal isu konservasi Bawakaraeng lewat dorongan kajian ilmiah, evaluasi tata kelola, hingga lahirnya regulasi perlindungan gunung yang berkelanjutan. (rls/ Faisal Takwin).
