Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Perkuat Tata Kelola Hutan, Pemkab Sinjai Bentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial

Senin, 20 April 2026 | 21:11 WIB Last Updated 2026-04-20T13:11:15Z

​PAPARAZZIINDO.com. SINJAI - Pemerintah Kabupaten Sinjai resmi membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dan forum multipihak guna mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan di wilayah tersebut.

Langkah strategis ini diawali dengan menggelar workshop kolaboratif yang berlangsung di Aula Wisma Sanjaya, Kecamatan Sinjai Utara, Senin (20/4/2026)..

​Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, menyatakan bahwa perhutanan sosial menjadi kebijakan yang sangat krusial mengingat luas kawasan hutan di Sinjai mencapai sekitar 15.000 hektare. 

Besarnya luas lahan tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sumber daya hutan, sehingga diperlukan legalitas dan tata kelola yang tepat agar masyarakat dapat berdaya tanpa merusak ekosistem.

​Hingga saat ini, tercatat sebanyak 18 desa yang tersebar di tujuh kecamatan telah memperoleh akses legal persetujuan perhutanan sosial dengan total luas mencapai 4.771 hektare.

 Andi Jefrianto menekankan bahwa kehadiran Pokja PPS diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk menutupi celah pengembangan yang selama ini belum optimal, terutama dalam memberikan pendampingan berkelanjutan bagi warga sekitar hutan.

​Di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah, pemerintah dituntut untuk lebih cermat dan efisien dalam mengelola sumber daya. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti sekadar pemangkasan anggaran, melainkan memastikan setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menjadi kunci utama.

​Melalui penguatan kelembagaan ini, Pemkab Sinjai berkomitmen mendorong inovasi pembiayaan dan pembangunan yang mandiri.

Penyelenggaraan workshop yang dihadiri oleh Balai Perhutanan Sosial Gowa dan berbagai OPD terkait ini menjadi modal awal dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Sinjai. (Adv).
×
Berita Terbaru Update