"Bincang bersama Menuju Media Inklusif"
PAPARAZZIINDO.com. SINJAI SULAWESI SELATAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai menggelar diskusi bertajuk Ngobras SAPA (Ngobrol Santai Sahabat Perempuan dan Anak) di salah satu kafe di Kecamatan Sinjai Utara, Jumat (20/11/2026).
Mengusung tema "Bincang Bersama Menuju Media Inklusif", kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Direktur Institute of Community Justice (ICJ) Makassar sekaligus aktivis perempuan dan anak Sulawesi Selatan, Husmira Husain, serta Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Sinjai, Aiptu Abdul Waris.
Diskusi tersebut membedah penanganan berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai, berikut upaya pencegahannya, termasuk menekan angka pernikahan dini.
Kepala Dinas DP3AP2KB Sinjai, Andi Ariani Jalil, memaparkan data kasus kekerasan yang telah mendapatkan layanan konseling serta pendampingan psikologis dari instansinya. Ia mencatat adanya peningkatan signifikan pada kasus kekerasan terhadap perempuan.
"Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2025 ada 18 kasus, sedangkan pada tahun 2026 per September sudah tercatat 32 kasus," ungkap Andi Ariani di hadapan awak media.
Ariani juga menyampaikan bahwa pihak telah sering turun lapangan untuk mengedukasi masyarakat hingga ke pelosok desa.
Sementara itu, untuk kasus kekerasan terhadap anak, DP3AP2KB Sinjai mencatat 51 kasus sepanjang tahun 2025, dan 42 kasus hingga September 2026.
Dari sisi penegakan hukum, Kanit PPA Polres Sinjai Aiptu Abdul Waris menyebutkan bahwa kasus yang dominan ditangani pihak kepolisian saat ini adalah tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
"Untuk kasus aborsi di luar nikah, saat ini belum ada yang kami tangani. Fokus penanganan kami saat ini adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan," jelas Waris.
Pada kesempatan yang sama, Direktur ICJ Makassar Husmira Husain menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran strategis jurnalis dalam mengedukasi masyarakat guna mencegah kekerasan dan pernikahan anak hingga ke tingkat desa.
"Penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama awak media untuk terus mengedukasi masyarakat hingga ke pedesaan," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut, pihak penyelenggara bersama narasumber dan awak media sepakat membentuk grup komunikasi melalui aplikasi WhatsApp guna mempercepat koordinasi serta arus informasi terkait isu perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai. (Pz).