PAPARAZZIINDO.com. MAKASSAR SULAWESI SELATAN – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap tiga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Sebanyak tujuh korban berhasil diselamatkan dalam operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) periode 13 hingga 19 November 2026.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel Kombes Pol Osva mengatakan, pengungkapan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan dari kejahatan eksploitasi.
"Kami memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum," kata Osva saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Jumat (20/11/2026).
Kasus pertama diungkap di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, pada Jumat (13/11/2026) dini hari. Polisi menangkap terlapor berinisial MDI yang merekrut dua korban, N dan LN, untuk diberangkatkan secara ilegal ke Sarawak, Malaysia, dengan iming-iming gaji tinggi.
Kasus kedua terungkap di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, terkait peristiwa pada Selasa (20/10/2026). Terlapor berinisial AN menggunakan modus serupa dengan merekrut empat korban berinisial MR, J, M, dan AA untuk bekerja di Sarawak, Malaysia.
Sementara pada kasus ketiga di wilayah Laseppang, Kabupaten Bantaeng, Rabu (18/11/2026), polisi mengamankan terlapor berinisial HD. Pelaku diduga merekrut korban berinisial AL untuk dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial.
Atas perbuatannya, para terlapor dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Mereka terancam hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp 120 juta hingga Rp 600 juta.
Selain penindakan hukum, Polda Sulsel juga mencatat telah menggelar 887 kegiatan edukasi di sekolah dan sektor swasta, serta melakukan 39 penyelidikan di bandara dan pelabuhan untuk memutus jalur pemberangkatan PMI nonprosedural.
Osva mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur tawaran kerja atau janji kehidupan yang lebih baik di luar negeri jika prosesnya tidak sesuai prosedur resmi. (*).