PAPARAZZIINDO.com. MAKASSAR - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan bersama Polres jajaran sukses membongkar sindikat besar penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Dari operasi yang digelar sejak Maret hingga Mei 2026 ini, kerugian negara ditaksir mencapai angka fantastis, yakni Rp 69,9 miliar.
Kapolda Sulsel Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa pengungkapan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mengawal kebijakan Presiden agar subsidi energi tepat sasaran.
Kasus ini bermula dari laporan polisi pada akhir Februari lalu, di mana petugas awalnya menyita 2 unit kapal SPOB, 7 truk transportir, hingga 120.000 liter biosolar, serta menetapkan 7 orang tersangka dengan 4 di antaranya masih buron (DPO).
Tak berhenti di situ, pengembangan kasus yang dilakukan Polda Sulsel dan jajaran Polres meluas hingga menangani 37 laporan polisi dengan total 45 orang tersangka.
Total barang bukti yang disita sepanjang Januari-Mei 2026 pun sangat mencengangkan, mulai dari 1 kapal tanker, 2 kapal SPOB, puluhan mobil tangki dan truk, ribuan jerigen serta tandon solar, hingga 1.541 tabung gas melon 3 kg. Secara keseluruhan, polisi menyita 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite subsidi.
Irjen Djuhandhani menyebut estimasi kerugian negara sebesar Rp 69.907.907.343 tersebut setara dengan jatah BBM untuk sekitar 205.611 kendaraan dengan asumsi pengisian 50 liter per mobil. Atas tindakan lancung ini, para tersangka dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ke UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar.
Keberhasilan besar ini langsung mendapat acungan jempol dari Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala BPH Migas yang hadir dalam konferensi pers di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa (2/6/2026).
Gubernur Andi Sudirman memuji pengungkapan luar biasa ini dan berjanji akan memberikan penghargaan khusus kepada jajaran kepolisian yang terlibat langsung dalam memberantas mafia pengemplang subsidi rakyat tersebut. (*).
