PAPARAZZIINDO.COM. MAKASSAR – Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI RI) menyampaikan keprihatinan dan protes keras terhadap sikap tidak konsisten dan tidak transparan yang ditunjukkan oleh Dinas Kominfo Soppeng dalam proses akomodasi media untuk program kemitraan informasi.
Rekomendasi Diminta, Tapi Kemudian Dikesampingkan
Berdasarkan laporan resmi dari sejumlah wartawan anggota kami di lapangan, disebutkan bahwa Kominfo Soppeng secara langsung meminta rekomendasi dari AMJI RI mengenai media dan jurnalis yang layak diikutkan sebagai mitra. Sebagai organisasi resmi, kami merespons dengan mengajukan daftar media dan jurnalis melalui mekanisme internal yang sah dan terverifikasi.
Namun faktanya, setelah rekomendasi tersebut diterbitkan secara resmi, tidak satu pun nama yang kami usulkan diakomodir. Bahkan, sejumlah wartawan lainnya yang sebelumnya sudah masuk daftar mitra pun justru dicoret tanpa penjelasan.
Langkah ini memunculkan pertanyaan serius, terutama karena banyak media yang tidak diakomodir justru dikenal:
– Kritis terhadap kebijakan publik, berani menyuarakan suara masyarakat di akar rumput.
– Pernah bermitra secara terbuka dengan pasangan calon kepala daerah yang tidak terpilih pada Pilkada sebelumnya.
“Apakah ini bentuk penyaringan politis? Apakah media diklasifikasi berdasarkan siapa yang mereka dukung di Pilkada atau berdasarkan seberapa ‘patuh’ mereka pada narasi kekuasaan?” tanya Arham MSi La Palellung, Ketua Umum AMJI RI, Sabtu (7/6/2025).
Kami Suarakan Ini Bukan untuk Kepentingan Pribadi
"Sebagai Ketua Umum, saya menyuarakan hal ini dalam kapasitas saya sebagai pimpinan organisasi wartawan nasional, bukan sebagai pemilik media. Secara pribadi, saya memiliki puluhan media, baik cetak maupun online, namun tidak satu pun saya ajukan sebagai mitra Kominfo Soppeng,"tandasnya.
“Saya ingin tegaskan, bahwa apa yang kami perjuangkan saat ini adalah murni demi keadilan dan keberpihakan terhadap anggota dan rekan-rekan jurnalis di lapangan. Bukan soal keuntungan pribadi. Justru media saya sendiri tidak saya ikutkan," tegas La Palellung
Indikasi Kepemilikan Ganda dan Profesionalisme Media: Perlu Verifikasi
AMJI RI juga menerima sejumlah laporan dari lapangan yang mengindikasikan bahwa:
– Ada kemungkinan satu pemilik media mengelola lebih dari satu media yang diakomodir.
– Ada wartawan yang tercatat dalam dua atau tiga media yang berbeda namun semuanya masuk dalam daftar mitra.
Meskipun data resmi soal ini belum kami dapatkan secara lengkap, kami meminta agar Dinas Kominfo Soppeng segera membuka data dan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap media yang mereka akomodir.
Kami juga mendesak agar semua media yang menjadi mitra:
– Wajib berbadan hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas), bukan perorangan atau CV yang tidak sesuai regulasi Dewan Pers.
– Memiliki struktur redaksi yang jelas, domisili pasti, dan rekam jejak jurnalistik yang kredibel.
Tuntutan AMJI RI terhadap Dinas Kominfo Soppeng
1. Membuka data kemitraan media secara transparan, termasuk legalitas dan kepemilikannya.
2. Melakukan audit dan verifikasi ulang terhadap seluruh media mitra.
3. Menghentikan praktik diskriminatif dan politis terhadap media yang bersikap kritis.
4. Melibatkan organisasi seperti AMJI RI dalam proses pengawasan dan pembinaan media lokal.
Pers Bukan Alat Kekuasaan, Tapi Pilar Demokrasi
Pers tidak boleh diperlakukan sebagai alat propaganda. Jika ruang media hanya diisi oleh pemberitaan satu sisi, maka kita sedang menuju autokrasi informasi yang berbahaya. Media harus tetap menjadi penjaga akal sehat publik, bukan hanya penyambung lidah pejabat.
AMJI RI akan terus memantau kebijakan Dinas Kominfo Soppeng dan siap mengambil langkah advokasi, mediasi, bahkan jalur hukum, bila diskriminasi terhadap media independen terus dibiarkan.
Penulis: Ketum AMJI-RI, Arham MSI.
